Di ruang rapat Badan Legislasi DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 26 Mei 2026 — sebuah keputusan penting dibuat. Sembilan fraksi berbicara. Satu kata yang sama mengakhirinya: "Setuju."

Bagi sebagian orang, rapat legislatif terdengar membosankan — penuh istilah hukum, prosedur formal, dan pidato panjang. Tapi bagi rakyat Aceh, rapat pleno Baleg DPR pada Selasa sore kemarin adalah momen yang sangat nyata dampaknya: menyangkut apakah dana otonomi khusus terus mengalir, apakah hak keistimewaan Aceh semakin diperkuat, dan apakah semangat damai Helsinki yang mengakhiri konflik panjang itu benar-benar diimplementasikan dalam payung hukum yang lebih kuat.

Rapat yang dipimpin Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan itu menjadi puncak dari proses panjang yang dimulai jauh sebelumnya. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pemerintahan Aceh, Ahmad Iman Sukri, memaparkan bahwa Panja telah memutuskan 27 ketentuan perubahan dalam draf RUU tersebut, mencakup penyesuaian konsideran otonomi khusus, redefinisi Mukim dan Gampong, hingga pengaturan dana otonomi khusus.

---

Sembilan Fraksi, Satu Suara — Beragam Tekanan

Setiap fraksi menyampaikan pandangan mininya sebelum memberikan persetujuan. Meski semua sepakat melanjutkan, masing-masing membawa penekanan dan catatan yang berbeda — mencerminkan cara pandang masing-masing partai terhadap masa depan Aceh. Ini rangkuman lengkapnya:

---

Yang Benar-Benar Berubah dalam 27 Ketentuan

Apa saja yang sesungguhnya berubah? Ketua Panja Ahmad Iman Sukri memaparkan beberapa poin perubahan kunci dalam 27 ketentuan yang diputuskan, di antaranya:

---

Catatan yang Perlu Didengar Lebih Keras

Di antara semua pandangan mini, ada satu pernyataan dari Fraksi NasDem yang layak mendapat perhatian lebih. Dibacakan oleh juru bicaranya, fraksi ini menyoroti fakta yang tidak bisa diabaikan begitu saja: meskipun dana otonomi khusus telah mengalir dalam jumlah triliunan rupiah setiap tahun selama hampir dua dekade, angka kemiskinan di Aceh belum turun secara proporsional dan kesejahteraan rakyat belum merata.

Ini adalah pertanyaan yang jujur dan harus dijawab: ke mana perginya uang otsus selama ini? NasDem memandang revisi ini bukan sekadar soal memperpanjang atau menambah dana, tapi soal memperbaiki arah kebijakan dan tata kelola anggaran secara fundamental. Bahkan mereka mengusulkan pembentukan Badan Koordinasi Dana Otsus Aceh — sebuah lembaga khusus yang fokus memastikan setiap rupiah dana otsus sampai ke tujuan yang benar.

Fraksi Demokrat menambahkan catatan soal wilayah laut — isu yang kerap terlupakan tapi sangat penting bagi Aceh sebagai provinsi pesisir dengan potensi ekonomi maritim yang besar. Sementara PKS secara tegas mendorong agar hubungan Pusat-Aceh bersifat setara dan berbasis dialog, bukan instruktif satu arah.

---

Setelah Baleg — Perjalanan Masih Panjang

Keputusan Baleg DPR pada 26 Mei 2026 bukan titik akhir. Ini baru awal dari tahap berikutnya — dan dalam sistem legislasi Indonesia, perjalanan sebuah RUU dari "usul inisiatif" hingga menjadi undang-undang yang sah masih memiliki beberapa tahapan krusial.

Dalam setiap tahap itu, suara masyarakat Aceh — bukan hanya elit politik — sangat penting. Ini adalah undang-undang yang akan menentukan bagaimana Aceh dikelola, bagaimana dana mengalir, bagaimana adat dan syariat diposisikan, dan bagaimana perdamaian yang sudah susah payah dibangun sejak 2005 terus dijaga. Terlalu penting untuk hanya diserahkan kepada mekanisme formal di Jakarta.